Tag Archives: Letusan Merapi

Refleksi Pokso Pengungsi ‘Mandiri’ untuk Penanganan yang Berkelanjutan

Letusan Merapi 26 Oktober dan 4 – 5 November 2010 memaksa  lebih dari 280 ribu orang menjadi pengungsi internal (atau dalam bahasa Inggris disebut Internally Displaced Persons – untuk membedakannya dengan refugee = pengungsi lintas negara) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan jawa Tengah.

Letusan besar Merapi berturut-turut di tanggal 4 malam – 5 dini hari, membuat warga yang sudah mengungsi di barak-barak pengungsian di radius 10 km dari Merapi harus mengosongkan barak-barak tersebut dan berpindah lagi secara terburu-buru dan mendadak ke  luar radius 20 km dari Merapi.  Ada lebih dari 250 posko pengungsian tersebar di D.I Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Magelang dan Boyolali.

Warga masyarakat sigap membantu dan bahu membahu menolong saudara-saudara mereka warga lereng Merapi yang mengungsi, merelakan rumah dan kampung mereka sebagai tempat pengungsian, bergotong royong memasak untuk makan pengungsi, menyumbangkan segala yang mereka bisa sumbangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak pengungsi.  Solidaritas warga ini yang kemudian di sebut sebagai posko-posko mandiri, untuk membedakannya dengan posko pengungsian yang dikoordinir oleh pemerintah.

Solidaritas warga terus mengalir seakan tiada habis untuk membantu meringankan beban mereka yang mengungsi, baik berupa barang, tenaga, maupun uang. Stasiun televisi yang ‘tugas sebetulnya’ adalah menyampaikan berita tentang apa yang dialami oleh keluarga-keluarga yang mengungsi, juga tidak mau ketinggalan bersolidaritas menggalang dana masyarakat untuk mereka salurkan sendiri kepada para pengungsi dan diberitakan. Berbagai kegiatan untuk meringankan beban dan kesedihan pengungsi dibuat oleh banyak relawan. Macam-macam kegiatannya dan sangat kreatif.

Permasalahan makanan untuk pengungsi yang kurang dan tidak sesuai, terutama untuk anak dan oranng lanjut usia; masalah air bersih dan kamar mandi yang tidak cukup; masalah kesehatan selama mengungsi;  masalah distribusi kebutuhan pengungsi yang tidak merata; masalah keamanan pengungsi dari kekerasan; masalah kebutuhan khusus orang difabel, manula, anak balita, perempuan; masalah kehilangan anggota keluarga; masalah ternak; masalah informasi tentang pengungsian dan kondisi Merapi  – – ini adalah sebagian dari sederetan permasalahan mengungsi yang muncul dan coba diselesaikan oleh pemerintah, pengurus posko pengungsian, relawan dan organisasi non pemerintah yang bekerja untuk tanggap darurat Merapi.

Pemerintah menurunkan status awas Merapi menjadi radius 15km dan 10km, lalu menurunkannya lagi menjadi status siaga.  Penurunan status bahaya Merapi ini disambut dengan rasa syukur oleh para pengungsi, syukur karena mereka sudah dibolehkan kembali ke rumah, syukur karena mereka bisa mulai memikirkan dan mengusahakan pemulihan kehidupan keluarga mereka. Banyak pengungsi yang sudah kembali ke rumah mereka atau pindah ke huntara (hunian sementara) yang sudah dibangun.

Janji pemerintah untuk program rehabilitasi dan pemulihan – yang beberapa diantaranya sudah dijanjikan saat kunjungan para pejabat pemerintah tersebut ke pengungsian / saat bertemu pengungsi- kini sangat ditunggu realisasinya.

Mengungsi adalah peristiwa yang mengubah hidup. Meskipun pengalaman traumatis yang disebabkan mengungsi yang harus berpindah-pindah tidak dapat dielakkan, tetapi para pengungsi harus mampu melanjutkan kehidupan normal mereka dengan mengusahakan suatu penyelesaian yang lebih berkelanjutan. Secara internasional, terdapat Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal yang memuat prinsip bahwa pengungsi memiliki hak untuk penyelesaian masalah mereka yang lebih berkelanjutan.

Memfasilitasi solusi berkelanjutan mensyaratkan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah nasional dan lokal serta lembaga kemanusiaan dan pengembangan masyarakat , bekerja sama, mengidentifikasi strategi dan kegiatan yang tepat untuk membantu pengungsi dan menetapkan kriteria sejauh apa yang penyelesaian yang berkelanjutan akan dicapai.

Sebuah penyelesaian berkelanjutan dapat dikatakan dicapai saat pengungsi tidak lagi membutuhkan bantuan khusus dan memerlukan perlindungan yang terkait dengan ke-pengungsian mereka dan perpindahannya dan orang yang mengungsi tersebut dapat menikmati hak-hak asasi mereka tanpa diskriminasi.

Pemerintah harus menggunakan pendekatan berbasis hak untuk mendukung penanganan pengungsi Merapi yang berkelanjutan, suatu pendekatan dan sikap yang menempatkan pengungsi sebagai subyek dan penentu bagi mereka sendiri. Para pengungsi itu sendiri yang harus menjadi aktor utama dalam proses mencari solusi berkelanjutan dari pilihan-pilihan yang mereka buat.

Sederhananya suatu pendekatan pemulihan dan rehabilitasi pengungsi dan kehidupannya yang berbasis hak harus memastikan bahwa: Pertama, pengungsi berada dalam posisi untuk membuat pilihan sukarela tentang pilihan penyelesaian yang berkelanjutan yang mereka ingin capai; Kedua, pengungsi berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan penyelesaian yang berkelanjutan, sehingga strategi pemulihan dan rehabilitasi menghormati hak-hak asasi manusia dan untuk pemenuhan hak-hak dan kebutuhan pengungsi; Ketiga, pengungsi memiliki akses ke sumber daya bantuan pemerintah dan non-pemerintah; Keempat, pengungsi memiliki akses untuk mekanisme pengawasan pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

Foto-foto berikut ini merekam pengalaman mengungsi di ‘POSKO MANDIRI’ di berbagai tempat di D.I. Yogyakarta.

——> Silakan klick pada gambar untuk cerita lebih lanjut.


Hujan. Tugu Yogya. Kali Code

Hampir setiap hari, Yogyakarta hujan deras.

Hujan yang sangat deras  ini membawa was-was bagi warga Yogya yang tinggal di sekitar kali Code.

Was-was dan berjaga terhadap banjir lahar dingin di Kali Code.

Beberapa foto berikut merekam Tugu Yogya dan Kali Code di musim hujan ini.