Tag Archives: Catatan

Refleksi Pokso Pengungsi ‘Mandiri’ untuk Penanganan yang Berkelanjutan

Letusan Merapi 26 Oktober dan 4 – 5 November 2010 memaksa  lebih dari 280 ribu orang menjadi pengungsi internal (atau dalam bahasa Inggris disebut Internally Displaced Persons – untuk membedakannya dengan refugee = pengungsi lintas negara) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan jawa Tengah.

Letusan besar Merapi berturut-turut di tanggal 4 malam – 5 dini hari, membuat warga yang sudah mengungsi di barak-barak pengungsian di radius 10 km dari Merapi harus mengosongkan barak-barak tersebut dan berpindah lagi secara terburu-buru dan mendadak ke  luar radius 20 km dari Merapi.  Ada lebih dari 250 posko pengungsian tersebar di D.I Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Magelang dan Boyolali.

Warga masyarakat sigap membantu dan bahu membahu menolong saudara-saudara mereka warga lereng Merapi yang mengungsi, merelakan rumah dan kampung mereka sebagai tempat pengungsian, bergotong royong memasak untuk makan pengungsi, menyumbangkan segala yang mereka bisa sumbangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak pengungsi.  Solidaritas warga ini yang kemudian di sebut sebagai posko-posko mandiri, untuk membedakannya dengan posko pengungsian yang dikoordinir oleh pemerintah.

Solidaritas warga terus mengalir seakan tiada habis untuk membantu meringankan beban mereka yang mengungsi, baik berupa barang, tenaga, maupun uang. Stasiun televisi yang ‘tugas sebetulnya’ adalah menyampaikan berita tentang apa yang dialami oleh keluarga-keluarga yang mengungsi, juga tidak mau ketinggalan bersolidaritas menggalang dana masyarakat untuk mereka salurkan sendiri kepada para pengungsi dan diberitakan. Berbagai kegiatan untuk meringankan beban dan kesedihan pengungsi dibuat oleh banyak relawan. Macam-macam kegiatannya dan sangat kreatif.

Permasalahan makanan untuk pengungsi yang kurang dan tidak sesuai, terutama untuk anak dan oranng lanjut usia; masalah air bersih dan kamar mandi yang tidak cukup; masalah kesehatan selama mengungsi;  masalah distribusi kebutuhan pengungsi yang tidak merata; masalah keamanan pengungsi dari kekerasan; masalah kebutuhan khusus orang difabel, manula, anak balita, perempuan; masalah kehilangan anggota keluarga; masalah ternak; masalah informasi tentang pengungsian dan kondisi Merapi  – – ini adalah sebagian dari sederetan permasalahan mengungsi yang muncul dan coba diselesaikan oleh pemerintah, pengurus posko pengungsian, relawan dan organisasi non pemerintah yang bekerja untuk tanggap darurat Merapi.

Pemerintah menurunkan status awas Merapi menjadi radius 15km dan 10km, lalu menurunkannya lagi menjadi status siaga.  Penurunan status bahaya Merapi ini disambut dengan rasa syukur oleh para pengungsi, syukur karena mereka sudah dibolehkan kembali ke rumah, syukur karena mereka bisa mulai memikirkan dan mengusahakan pemulihan kehidupan keluarga mereka. Banyak pengungsi yang sudah kembali ke rumah mereka atau pindah ke huntara (hunian sementara) yang sudah dibangun.

Janji pemerintah untuk program rehabilitasi dan pemulihan – yang beberapa diantaranya sudah dijanjikan saat kunjungan para pejabat pemerintah tersebut ke pengungsian / saat bertemu pengungsi- kini sangat ditunggu realisasinya.

Mengungsi adalah peristiwa yang mengubah hidup. Meskipun pengalaman traumatis yang disebabkan mengungsi yang harus berpindah-pindah tidak dapat dielakkan, tetapi para pengungsi harus mampu melanjutkan kehidupan normal mereka dengan mengusahakan suatu penyelesaian yang lebih berkelanjutan. Secara internasional, terdapat Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal yang memuat prinsip bahwa pengungsi memiliki hak untuk penyelesaian masalah mereka yang lebih berkelanjutan.

Memfasilitasi solusi berkelanjutan mensyaratkan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah nasional dan lokal serta lembaga kemanusiaan dan pengembangan masyarakat , bekerja sama, mengidentifikasi strategi dan kegiatan yang tepat untuk membantu pengungsi dan menetapkan kriteria sejauh apa yang penyelesaian yang berkelanjutan akan dicapai.

Sebuah penyelesaian berkelanjutan dapat dikatakan dicapai saat pengungsi tidak lagi membutuhkan bantuan khusus dan memerlukan perlindungan yang terkait dengan ke-pengungsian mereka dan perpindahannya dan orang yang mengungsi tersebut dapat menikmati hak-hak asasi mereka tanpa diskriminasi.

Pemerintah harus menggunakan pendekatan berbasis hak untuk mendukung penanganan pengungsi Merapi yang berkelanjutan, suatu pendekatan dan sikap yang menempatkan pengungsi sebagai subyek dan penentu bagi mereka sendiri. Para pengungsi itu sendiri yang harus menjadi aktor utama dalam proses mencari solusi berkelanjutan dari pilihan-pilihan yang mereka buat.

Sederhananya suatu pendekatan pemulihan dan rehabilitasi pengungsi dan kehidupannya yang berbasis hak harus memastikan bahwa: Pertama, pengungsi berada dalam posisi untuk membuat pilihan sukarela tentang pilihan penyelesaian yang berkelanjutan yang mereka ingin capai; Kedua, pengungsi berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan penyelesaian yang berkelanjutan, sehingga strategi pemulihan dan rehabilitasi menghormati hak-hak asasi manusia dan untuk pemenuhan hak-hak dan kebutuhan pengungsi; Ketiga, pengungsi memiliki akses ke sumber daya bantuan pemerintah dan non-pemerintah; Keempat, pengungsi memiliki akses untuk mekanisme pengawasan pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

Foto-foto berikut ini merekam pengalaman mengungsi di ‘POSKO MANDIRI’ di berbagai tempat di D.I. Yogyakarta.

——> Silakan klick pada gambar untuk cerita lebih lanjut.

Iklan

Notes: Membaca Kembali “Putting the Last First”-nya Robert Chamber (part 1)

“-Secangkir kopi ditawarkan warga di setiap persinggahan kami di Nanga Mahap. Menjadi cair, membuang formalitas dan jarak “aku” dan “mereka” mengalir dari cangkir-cangkir kopi yang disajikan dengan ketulusan. -“

Dalam perjalanan 5 jam plus 2 jam ke Nanga Mahap dan bertemu dengan anak penambang emas di sana, aku mengingat-ingat kembali tulisan Robert Chamber tentang kemiskinan desa dan gugatannya atas “orang luar”

Berikut adalah penggalan dari Putting the Last First-nya Robert Chamber:

‘Orang luar’ adalah sebutan bagi orang-orang yang menaruh perhatian terhadap pembangunan desa, tetapi dirinya sendiri bukan warga desa apalagi miskin. Kebanyakan dari mereka adalah kepala kantor dan staf lapangan dalam organisasi pemerintahan di Dunia Ketiga. Termasuk juga di dalamnya, para peneliti akademis, pegawai badan-badan pemberi bantuan, bankir, pengusaha, konsul­tan, dokter, insinyur, wartawan, ahli hokum, politisi, ulama, pendeta, guru, pelatih di lembaga pendidikan dan latihan, pekerja lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok profesional lainnya.

‘Orang luar’ tidak merasakan kemiskinan orang desa. Mereka tertarik dan terperangkap dalam ‘kelompok inti’ pekotaan yang mengembangkan dan menyebarkan ilmu dan kepandaian sendiri sementara ‘kelompok pinggiran’ pedesaan tersisih dan terlupakan.


Notes: Membaca Kembali “Putting the Last First”-nya Robert Chamber (part 2)

Pengalaman langsung kebanyakan ‘orang luar’ tentang kehidupan di desa, terbatas pada kunjungan singkat yang dilakukan tergesa-­gesa, semacam ‘turba’ yang bukan ‘turun ke bawah’ tetapi ‘turisme pembangunan’.

Ya, bagi kaum profesional yang hidup di kota, penghayatan lang­sung kehidupan desa mungkin hanya diperoleh dari ‘turba’ (turun ke bawah) dalam arti sebagai wisata pembangunan, suatu gejala yang ditandai dengan singkatnya waktu kunjungan. Kunjungan seperti itu hampir menjadi satu-satunya sumber informasi.

Kunjungan ini biasa­nya berlangsung sehari atau beberapa hari. ‘Wisatawan’ ini mungkin orang dari luar negeri, dari pusat, dari propinsi, kabupaten atau kota kecil. Umumnya mereka adalah pegawai pemerintahan kepala pemerintahan daerah, petugas kesehatan, ahli pertanian, dokter hewan, petugas peternakan, guru atau pendidik masyara­kat, petugas pembangunan desa, insinyur, menteri kehutanan, pengawas ini dan itu, di antaranya ada juga yang perorangan, termasuk para ahli teknik, peneliti, sukarelawan organisasi sosial, wartawan, diplomat, politisi, konsultan atau pegawai badan pemberi bantuan.

Dengan latar belakang kebangsaan, agama, keahlian, usia, jenis kelamin, bahasa, minat dan wawasan, prasangka, kebiasaan dan pengalaman yang berbeda-beda, mereka memiliki tiga ciri yang umum: mereka datang dari kota; mereka ingin melihat sesuatu; dan mereka terdesak oleh waktu.


Notes: Membaca Kembali “Putting the Last First”-nya Robert Chamber (part 3)

Di antara wisatawan tersebut berbeda-beda dalam hal budaya, lingkungan, dan kepentingannya, tetapi secara umum, semakin senior, semakin penting kedudukan wisatawan tersebut, semakin besar kota tempat tinggalnya, dan semakin selektif serta semakin diatur kunjungannya.

Semakin tinggi kedu­dukan seorang profesional, semakin kecil peluangnya untuk belajar secara informal.

Gabungan antara sempitnya waktu dan keinginan untuk mendapatkan informasi, tarik menarik untuk kemudian memben­tuk kesan tertentu.

Karena sempitnya waktu, tidak ada kesempat­an untuk bertanya secara terbuka. Tidak mungkin dapat, meng­gali kebenaran yang diucapkan, dan hampir mustahil orang membedakan antara pernyataan yang diberikan dengan maksud baik atau tidak, kesemuanya harus diterima sebagai fakta.

Secara perorangan maupun kelompok, rakyat kecil terabaikan; sedangkan peristiwa formal dan obyek fisik mendapat perhatian luar biasa.


Notes: Membaca Kembali “Putting the Last First”-nya Robert Chamber (part 4)

Semua ini menunjukkan enam buah prasangka yang mencegah hubungan dan adanya proses belajar dari rakyat miskin.

Prasangka-prasangka itu adalah:

Prasangka Keruangan kota, terminal, jalan raya; proyek — pemusatan proyek-proyek di daerah yang sudah ada proyek.

Pengetahuan tentang kondisi daerah pedesaan diperoleh dari atas kendaraan. Bermula dan berakhir di pusat kota, kunjungan menuruti jaringan jalan. Dengan wisata pembangunan desa, bahaya jalan yang berdebu, kenyamanan pengunjung, lokasi yang dikunjungi dan tempat menginap, risiko .kehabisan bahan bakar dan waktu, sehingga semuanya condong untuk mencari jalan-jalan aspal dan perjalanan yang tidak jauh dari pusat kota. Akibatnya, tumbuhlah prasangka yang mendahulukan daerah perkotaan, terminal dan jalan raya.

Prasangka yang mendahulukan terminal dan jalan raya, juga mengarahkan perhatian kepada golongan penduduk yang tidak miskin dan menjauhi orang-orang melarat.

Terminal yang baik atau jalan raya yang mulus dan licin, segera mendatangkan pelayanan lainnya: angkut­an bis, listrik, telepon, pipa saluran air, dan akses yang lebih baik terhadap fasilitas pasar, kesehatan dan sekolah. Pelayanan peme­rintah yang dekat ke jalan raya, umumnya petugas dan peralatannya lebih lengkap. Sekolah di kota, dipinggir jalan raya kelebihan guru, sedangkan sekolah lainnya sejauh satu kilometer dari jalan raya itu, kekurang­an guru.


Notes: Membaca Kembali “Putting the Last First”-nya Robert Chamber (part 5)

“informalitas, ngobrol di luar agenda resmi, ikut merasakan dengan tulus menjadi hal yang “mahal” bagi “orang luar”  yang makin profesional”

Prasangka Proyek – Baik wisata pembangunan desa maupun penelitian pedesaan, penuh dengan prasangka proyek. Orang-orang yang mengurusi masa­lah-masalah pembangunan desa dan penelitian pedesaan, terkait pada jaringan hubungan kota-desa.

Mereka kemudian digiring ke desa-desa di mana sesuatu kegiatan sedang dilaksanakan — di mana sejumlah anggaran sedang digunakan, dan sejumlah staf sedang di­pekerjakan; pendeknya, sebuah proyek sedang dilaksanakan. Kementerian, departemen, sampai petugas kecamatan dan badan-­badan sosial semuanya menunjukkan perhatian khusus dan menya­lurkan pengunjung ke tempat tersebut.

Dengan demikian, kontak dan penalaran hanya terjadi dengan lokasi dan serentetan kegiatan ’yang tidak umum’ dan yang mendapat perhatian khusus antara sesamanya saja.

Prasangka proyek paling jelas terlihat pada proyek pamer­an: proyek percontohan atau desa binaan dengan dukungan tenaga dan dana yang lebih dari cukup, diikuti oleh para peserta yang sudah diajari dan tahu apa yang harus dikatakannya, serta yang lokasinya bisa agak jauh namun tidak terlalu jauh dari kantor pusat.

Pemerintahan di ibukota memerlukan proyek-proyek semacam itu untuk ditujukan kepada tamu asing; staf di propinsi dan kabupaten memerlukannya pula untuk kunjungan pimpinan mereka dari pusat.

Proyek-proyek semacam ini juga merupakan jawaban yang ampuh untuk memecahkan masalah, apabila para atasan mereka melakukan kunjungan inspeksi.

Lagi-lagi, perhatian diarahkan pada kegiatan yang menjauhi kaum miskin.


Notes: Membaca Kembali “Putting the Last First”-nya Robert Chamber (part 6)

Prasangka kelompok sasaranmendahulukan kaum pria daripada wanita, pelanggan pelayanan pemerintah dan penyerap teknologi baru daripada yang tetap bertahan pada cara lama; dan mereka yang aktif, selalu hadir dan masih hidup.

Prasangka alasan diplomasi yang tidak berani mendekati golongan.,miskin karena takut menying­gung.

Prasangka profesional yang hanya memikirkan spesialisasi bidang keahliannya.

Prasangka musimmeng­hindari musim paceklik dan musim hujan.

Akibatnya, rakyat desa yang miskin jarang sekali diperhatikan, apalagi dipahami sifat kemiskinannya.